Mengkoneksikan pembangunan antarpropinsi
di Sumatera adalah satu tujuan dari dibentuknya Forum Gubernur Se-Sumatera.
Untuk tahun 2015, rapat koordinasi forum diadakan di Banda Aceh dengan Ketua
Forum Gubernur Aceh Zaini Abdullah. Pertemuan para gubernur se-Sumatera itu
mengangkat tema “Terwujudnya Sinergi Pembangunan Wilayah Sumatera yang Maju,
Mandiri dan Berkelanjutan Melalui Peningkatan Sumber Daya Alam yang Berkeadilan
dalam Pembagunan Nasional”. Rakorgub ini sendiri bertujuan untuk membangun
wilayah di Pulau Sumatera secara bersama yang dikemas dalam suatu rencana yang
bersinergi antarprovinsi, sehingga diharapkan tercipta pembangunan daerah
seimbang.
Bersama
Bappeda Aceh Abubakar Karim, Tabangun Aceh berbincang dan mereview apa-apa saja
yang sudah disepakati dalam rapat koordinasi dan dilanjutkan dengan rapat
teknis forum ini di Sabang beberapa waktu lalu. Selain isu-isu yang bersifat
nasional dan regional, ada banyak hal juga yang menguntungkan bagi Aceh pada
rakorgub tersebut, ditambah lagi dengan terpilihnya Gubernur Aceh Zaini
Abdullah sebagai Ketua Forum pada tahun ini.
Berikut
petikan wawancara dengan Kepala Bappeda Aceh, Prof Abubakar Karim:
Sejak kapan dibentuknya Forum Gubernur
se-Sumatera ini dan apa tujuannya?
Forum ini sudah ada sejak lima tahun lalu.
Dibentuk atas dasar keinginan untuk membangun provinsi di Sumatera agar
terkoneksi satu sama lain. Jadi forum ini bukan forum implementasi project,
tapi adalah forum yang mendorong percepatan Pemerintah Pusat untuk
menindaklanjuti berbagai kebijakan yang telah ditetapkan. Sifatnya adalah wadah
para gubernur untuk bersatu mendorong percepatan pembangunan di Sumatera yang
terkoneksi. Artinya mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat program sesuai
RPJM dan RPJP untuk Sumatera.
Isu-isu strategis apa saja yang dibahas dalam
Rakor kali ini?
Ada delapan isu strategis yang dibahas di dalam
Rakor Gubernur se-Sumatera itu dan serta isu lainnya. Pertama,
mempercepat pelaksanaan MP3EI koridor Sumatera. Kedua, mendorong
pemerintah daerah menuju kemandirian dan ketahanan pangan. Ketiga,
mendorong peran pemerintah dan swasta untuk membagun kawasan industri hilir
sesuai potensi daerah.
Keempat,
menetapkan pelaksanaan “Visit Sumtera 2015″. Kelima,
mendorong semua provinsi yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
se-sumatera untuk melakukan kerjasama pengembangan bidang ekonomi. Keenam,
memperkuat manajemen pengelolaan BPBD masing-masing provinsi dalam
penanggulangan bencana.
Ketujuh,
mendukung provinsi Aceh atau Sumatera Utara sebagai tuan rumah PON XX pada 2020. Kedelapan, penguatan
rencana aksi kesepakatan Forum Gubernur se-Sumatera dan mengawal sampai
tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2015-2019.
Lebih detil yang dibahas terkait program terkini
yang akan dilakukan, apa?
Pada rakor kali ini yang intens juga dibahas
adalah pengembangan infrastruktur yang terkoneksi. Misalnya, tol Sumatera,
railway Sumatera dan jalur tol laut. Kalau selain infrastruktur disepakati
adanya kerja sama ketahanan pangan, mencukupi energi listrik, penanggulangan
trafficking, dan pengembangan pariwisata. Ini hal-hal yang disepakati untuk
dibahas pertama.
Masing-masing isu ini sudah ditunjuk provinsi
penanggungjawabnya. Hal yang bisa ditindaklanjuti sendiri, langsung
ditindaklanjuti oleh provinsi bersangkutan. Yang berkaitan dengan Pemerintahan
Pusat, maka ketua forumlah yang berhubungan dengan Pemerintah Pusat dalam hal
ini Presiden atau kementrian yang terkait seperti mengirimkan surat, laporan
dan lain sebagainya. Ini dilakukan oleh Gubernur Aceh selaku Ketua Forum.
Misalnya, kegiatan pembangunan tol Sumatera, nah Gubernur Aceh sudah kirim
surat ke Presiden, minimal semua gubernur tahu time table-nya dan siapa
fundingnya.
Terkait rapat teknis yang digelar baru-baru ini
di Sabang. Apa saja yang dibahas?
Rapat teknis (ratek) ini adalah tindak lanjut
dari Rapat Koordinasi yang dilakukan pada bulan Mei 2015 lalu. Di sini kita
evaluasi pekerjaan yang lalu. Misalnya, mengecek surat untuk Presiden sudah
dikirim atau belum dan langsung menindaklanjutinya. Yang terbaru, dalam Ratek
ini adalah bahwa disepakati untuk membentuk forum perlindungan perempuan dan
anak se-Sumatera. Dan ini sudah dibentuk forumnya.
Hal penting lainnya yang kita bahas dalam Ratek
Sabang adalah bagaimana forum ini bisa memperjuangkan agar Pemerintah Pusat,
dalam hal ini kementrian terkait, bisa membagikan dana bagi hasil pengembangan
sumber daya alam ke semua provinsi di Sumatera. Artinya begini, di Pulau
Sumatera ini ada beberapa provinsi sebagai penghasil CPO dalam skala besar,
tentu mereka punya masukan banyak dari sumber daya alam ini, sementara ada
sebagian provinsi yang tidak memiliki SDA yang cukup dari CPO, contohnya Aceh.
Aceh punya banyak lahan sawit, tapi tidak punya
pemasukan dari sawit, karena Aceh hanya menghasilkan CPO yang kemudian dibawa
ke Medan, dan dipasarkan melalui pelabuhan Belawan. Nah, retribusinya yang
didapat otomatis untuk Belawan, sementara Aceh tidak mendapat apa-apa. Kondisi
seperti ini juga dirasakan oleh beberapa provinsi lain.
Nah, atas dasar itulah, agar bisa dinikmati
bersama, forum ini mengusulkan agar Pemerintah Pusat bisa menyalurkan dana bagi
hasil SDA untuk provinsi-provinsi yang tidak mendapatkan hasil dari SDA-nya.
Jadi ini sudah disepakati dan sudah diajukan ke Pemerintah Pusat.
Jadi, sekali lagi, forum ini bukan forum
implementasi project, tapi forum ini adalah forum yang mendorong percepatan
Pemerintah Pusat menindak lanjuti berbagai kebijakan yang telah ditetapkan.
Salah satu program dari pemerintahan Presiden
Jokowi adalah pembangunan jalur tol laut yang akan dimulai dari Aceh. Bagaimana
kesiapan Aceh?
Memang Pak Gubernur meminta kepada Presiden agar
tol laut dimulai dari Aceh dan akhirnya Presiden memutuskan tol laut dari Aceh.
Pelabuhan kita, dalam hal ini Pelabuhan Kreung Raya, tengah mempersiapkan diri
dan harus menyediakan aneka fasilitas pelabuhan. Ini dimaksudkan agar
kapal-kapal bisa berlabuh dengan membawa Kumoditi dan ketika berlayar
meninggalkan Aceh juga harus membawa komoditi dari Aceh untuk dipasarkan ke
luar Aceh.
Dari hasil evaluasi forum ini, apa yang bisa
diimplementasikan di Aceh dalam waktu dekat?
Kalau hasil evaluasi yang oke dan akan jadi
program nasional yang bisa diimplementasikan di Aceh adalah melanjutkan
pembangunan sarana transportasi kereta api. Saat ini sudah disepakati dan sudah
punya time table-nya dan akan dimulai dengan pendanaan yang besar, ini
sudah disepakati di forum. Ini sudah didorong sejak lalu. Jadi kalau sebelumnya dana yang dikucurkan
untuk pembangunan KA di Aceh jumlahnya kecil-kecil, namun kali ini akan
dikucurkan dalam jumlah besar untuk melanjutkan program pembangunan yang sudah
dilakukan sebelumnya.
Nah, yang masih baru berjalan adalah tol laut.
Kita ketahui bahwa pelabuhan kan dikelola oleh swasta, dan pasti perspektifnya
bisnis. Yang disarankan oleh forum kepada Pemerintah Pusat adalah agar
pemerintah pusat bisa membagi segmennya; mana segmen yang sudah berperspektif
bisnis langsung ditangani swasta, dan yang tidak kita minta itu masuk ke APBN.
Apakah ada kebijakan atau instruksi dari
Pemerintah Aceh untuk meminta pengusaha agar menggunakan pelabuhan di Aceh
untuk mendistribusikan barang-barang mereka?
Tentunya ada, sekalipun tidak dengan forum
gubernur. Kenapa itu belum berjalan, ini dikarenakan masih minimnya fasilitas
pelabuhan dan kontinuitas produk yang diangkut ke luar yang tidak tersedia.
Kondisi lain adalah, yang mungkin ini sedikit berat ya, yaitu lisensi pelayaran.
Sejumlah kondisi lain yang berlaku sampai saat ini adalah lisensi kapal yang
berlayar dari Singapura memang aturannya masuk ke Belawan, belum ada aturan
untuk masuk ke Aceh, sehingga kapal-kapal masuk ke Belawan, bukan ke Aceh.
Jadi kini apa yang dilakukan pemerintah daerah
untuk mempercepat pembangunan di Aceh?
Pastinya meningkatkan angka
realisasi pembangunan 2015. Sampai Agustus 2015, angka realisasi APBA, memang
baru terealisasi 42 persen. Bulan Oktober ditargetkan 60 persen. Jika
dibandingkan di bulan yang sama pada tahun lalu, memang lebih rendah 6 persen.
Namun saat ini sedang terjadi percepatan pelaksanaan pembangunan.
Untuk tahun 2015 ini, target kita adalah mencapai
MDGs. Di Aceh hanya bidang pendidikan saja yang mencapai target MDGs. Untuk
tahun 2016 mendatang, kita akan mendorong indikator yang masih jauh tertinggal
dan mungkin masih bisa dicapai, walau tak 100 persen. Misalnya, angka
kemiskinan. Memang angka kemiskinan masih tinggi, tapi secara hitungannya ada
penurunan angka kemiskinan di Aceh.
Intinya isu terkini jelang akhir tahun adalah
penurunan angka kemiskinan?
Begini, menurunkan angka kemiskinan kan tidak
instan, dan gelontoran program dan uangnya tidak bisa serta merta membuat orang
tiba-tiba tidak miskin.
Baik, lalu seperti apa Pemerintahan Aceh
mengambil manfaat dari rakor gub ini?
Forum ini sifatnya adalah wadah para gubernur
untuk bersatu mendorong percepatan pembangunan di Sumatera yang terkoneksi.
Artinya, mendorong Pemerintah Pusat untuk mempercepat program sesuai RPJM yang
ada di Sumatera.
Apa yang bisa dimanfaatkan Aceh? Dengan jadinya
Gubernur Aceh sebagai ketua forum, banyak hal yang bisa dikerjakan. Paling tidak untuk berhubungan ke Pusat, Aceh jadi
lead saat ini, sampai nanti ada pergantian. Ini kan program konektifitas,
dan kita sepakati program di provinsi diusulkan namun yang bisa koneksi ke
provinsi lain. Dan ini membutuhkan fasilitas. Kalau pembangunan terkoneksi ini
berjalan, pastinya Aceh juga akan mendapatkan manfaatnya dan masyarakat bisa
menikmati hasil pembangunan terkoneksi ini. [yayan zamzami]
Visi Sumatera
Terwujudnya sinergi
pembangunan wilayah Sumatera yang maju, mandiri dan berkelanjutan melalui
peningkatan sumber daya alam yang berkeadilan dalam pembangunan Nasional.
Misi Sumatera
·
Pengurangan kesenjangan antar
wilayah se-Sumatera
·
Perwujudan infrastruktur wilayah
sumatera yang strategis guna mendukung percepatan pembangunan wilayah
·
Penataan ruang wilayah Sumatera yang sinergis dan berkelanjutan,
disesuaikan dengan dinamika pembangunan daerah.
Dimuat di edisi cetak - TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 50 | SEPTEMBER 2015
0 Comments