2017 Ekonomi Aceh Harus Lebih Mandiri

	kebijakan pembangunan ekonomi Aceh tahun 2017 diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, stabil, dan berkualitas. --Marthunis, ST, DEA -- Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK)

KEPALA Bappeda Aceh melalui Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan (P2EK), Marthunis, ST, DEA, menyatakan bahwa Tahun 2017 merupakan tahun terakhir implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh periode 2012-2017.

Program-program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMA selama periode ini diharapkan dapat dituntaskan pelaksanaannya selambat-lambatnya pada tahun tersebut. Penuntasan program dan kegiatan prioritas ini, diharapkan dapat terwujud masyarakat Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri.

Lebih lanjut Marthunis menyampaikan, sesuai dengan tema pembangunan Aceh tahun 2017, yaitu ”meningkatkan pembangunan infrastruktur dan kualitas sumber daya manusia untuk memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi Aceh”, maka kebijakan pembangunan ekonomi Aceh tahun 2017 diarahkan untuk mencapai pertumbuhan yang tinggi, stabil, dan berkualitas.

Tujuan ini akan dicapai melalui peningkatan produksi dan produktivitas daerah sebagai nilai tambah ekonomi dengan pengembangan industri pengolahan dan pengembangan sektor jasa secara terpadu, dan penguatan kemandirian pelaku ekonomi.

Selain itu kebijakan pembangunan ekonomi diarahkan juga pada peningkatan daya saing ekonomi Aceh untuk menciptakan keunggulan kompetitif. Diiringi dengan keterpaduan industri manufaktur pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan, dan sumber daya alam terbarukan lainnya yang berbasis keunggulan wilayah. Juga untuk mengembangkan konektifitas jalur-jalur distribusi yang lancar dan efisien.

Permasalahan dan tantangan

Ada beberapa permasalahan penting yang menjadi tantangan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkualitas yang menjadi fokus Pemerintah Aceh pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Aceh selama beberapa tahun terakhir masih rendah.

Permasalahan lain adalah terjadinya kenaikan disparitas antar wilayah (Indeks Williamson) dan kelompok pendapatan (Rasio Gini), walaupun lebih rendah angka-angkanya dibanding nasional  namun masih lebih tinggi dari target RPJMA 2012-2017. Selain itu pembangunan pertanian, perkebunan dan perikanan yang masih belum berkembang secara optimal yang diindikasikan dengan produktivitas, kualitas komoditi dan nilai tambah yang rendah dibandingkan dengan produktivitas rata-rata nasional.

Demikian juga nilai realisasi investasi dan daya saing UMKM yang rendah dibandingkan dengan capaian sejumlah provinsi lain di Indonesia yang disebabkan oleh minimnya fasilitas infrastruktur, regulasi, permodalan, dan rendahnya kualitas SDM.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi maka kebijakan pembangunan ekonomi Aceh untuk tahun 2017 harus mampu berkontribusi pada penciptaan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Ditandai dengan peningkatan laju dan nilai PDRB, pengurangan defisit perdagangan terutama antar daerah, peningkatan kontribusi industri pengolahan terutama industri non migas serta diikuti oleh makin sedikitnya angka kemiskinan, menurunnya angka pengangguran.

Salah satu penyebab rendahnya perkembangan perekonomian Aceh selama ini karena kekurangan fasilitas sarana infrastruktur yang mendukung aktivitas perekonomian. Sarana infrastruktur yang perlu ditingkatkan adalah yang terkait langsung dengan sektor produksi di berbagai sektor seperti waduk, irigasi, jalan, pelabuhan, pasar, gudang, pusat pembibitan, science parks, sentra produksi, sentra industri, kawasan industri, kawasan perhatian investasi, kawasan minapolitan, kawasan agropolitan, kawasan transmigrasi, dan Balai Latihan Kerja (BLK) yang sesuai dengan kebutuhan industri dan jasa. Pembangunan semua fasilitas infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing dan kemandirian ekonomi  Aceh di masa mendatang, katanya.

Pada sektor pertanian, sebagai salah satu kontributor penting (key contributor) pada pembentukan struktur ekonomi dan penyerapan tenaga kerja, diarahkan terutama untuk peningkatan produktifitas dan kualitas beberapa komoditi penting daerah serta untuk menjadi salah satu sektor andalan.

Demikian juga disektor ketenagakerjaan diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang mempunyai produktivitas tinggi melalui peningkatan kompetensi keterampilan dan keahlian yang berbasis pasar, imbuhnya menutup penjelasan kepada Tabangun Aceh.[ska]

SASARAN UTAMA PEMBANGUNAN

Secara makro, sasaran utama pembangunan Aceh pada 2017, dengan mempertimbangkan kondisi dan permasalahan yang dihadapi serta penyesuaian dengan indikator yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh 2012-2017 adalah sebagai berikut: Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2017 di targetkan sekitar 5,2- 6,0 persen  Tingkat kemiskinan pada tahun 2017 di targetkan turun menjadi sekitar 15.5-16  persen  Tingkat pengangguran pada tahun 2017 sekitar 7,5 - 8,5 persen  Tingkat inflasi dijaga dan terkendali sekitar 4,0-5,0 persen. Angka Indeks Pembangunan Manusia diupayakan diatas rata-rata nasional

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN EKONOMI ACEH 2017

Dalam rangka mendukung pencapaian target-target RPJMA 2012-2017 terkait dengan pembangunan ekonomi Aceh, maka prioritas dan sasaran pada tahun 2017 adalah sebagai berikut: Penurunan Angka Kemiskinan dan Pengangguran, dengan Sasaran pembangunan sebagai berikut : Penyediaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha Meningkatkan akses terhadap sumber daya alam, modal dan lahan Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat Penguatan kelembagaan keuangan mikro dan akses permodalan Peningkatan skala usaha komoditas masyarakat yang layak dengan memanfaatkan      lahan tidur, terlantar dan pengembangan kawasan transmigrasi Pengembangan agrobisnis dalam pengembangan pertanian pedesaan Membentuk dan Membina Lembaga Keuangan Mikro (LKM) untuk meningkatkan ekonomi produktif masyarakat Peningkatan daya saing produk Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) dan koperasi Peningkatan keahlian dan daya saing tenaga kerja yang memiliki standarisasi Peningkatan akses kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja Pengembangan usaha ekonomi kreatif masyarakat Peningkatan daya saing produk Usaha Mikro kecil Menengah (UMKM) dan koperasi Peningkatan Ketahanan Pangan dan Nilai Tambah Produksi, dengan Sasaran pembangunan sebagai berikut : Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian untuk menjamin ketersediaan pangan masyarakat Peningkatan akses dan keamanan pangan untuk menjamin ketahanan pangan sampai pada tingkat individu di seluruh wilahan Aceh Peningkatan diversifikasi pangan untuk mengurangi tingkat konsumsi beras Peningkatan produksi dan produktifitas industri pengolahan Penyediaan cadangan pangan daerah Peningkatan sistem kelembagaan, Sumber Daya Manusia penyuluh dan petani Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pertanian Penataan sistem pemasaran produk pertanian daerah Pengembangan kawasan agro industri berbasis komoditas unggulan ekspor dan sistem usaha yang berkelanjutan Optimalisasi luas areal pertanian, prasarana dan pengendalian produksi pertanian Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil pertanian berbasis komoditas unggulan sesuai dengan potensi kawasan Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pertanian Pengembangan kawasan potensi perikanan tangkap dan budidaya; Pengembangan kelembagaan dan sistem pemasaran produk pertanian daerah Peningkatan Infrastruktur, investasi dan pengembangan kawasan-kawsan strategis, dengan Sasaran pembangunan sebagai berikut : Mengurangi disparitas dan kesenjangan dalam aksessibilitas pergerakan orang dan barang Membangun dan memelihara sarana penampungan air (waduk, embung, situ) serta meningkatkan fungsi  jaringan irigasi untuk dapat melayani ketersediaan air areal persawahan Membangun sistem pengelolaan dan pemanfaatan hasil pertambangan sebagai kawasan industri dengan memperhatikan nilai tambah dan dampak lingkungan serta risiko bencana Mendorong revitalisasi industri strategis Merevitalisasi BUMA yang telah ada dan membentuk BUMA sesuai kebutuhan yang profesional, untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) Meningkatkan sinergisitas pembangunan ekonomi Aceh Pengembangan pasar dan sarana penunjang pemasaran sumber daya alam Pembangunan kawasan strategis, potensial dan cepat tumbuh Meningkatkan jumlah penanam modal baik investor dalam negeri maupun investor asing Meningkatkan nilai realisasi investasi PMDN dan PMA Meningkatkan rasio daya serap tenaga kerja pada bidang penanaman modal Peningkatan iklim investasi dan promosi potensi sumber daya alam