 |
| Peserta Pertemuan Acara Workshop Revitalisasasi Percepatan Pengembangan Kawasan Sabang di Aula Wali Kota Sabang yang diikuti Kementerian terkait, LIPI, BPPT, ITS, IPB, Unsyiah, Pemerintah Aceh, Pemko Sabang dan BPKS (27/8/2015) |
Komitmen Presiden RI Joko Widodo untuk membangun Sabang mulai menunjukkan
hasil. Hanya beberapa waktu setelah kunjungan Presiden, untuk memulai Gerakan
Nasional ‘Ayo Kerja’ pada 70 tahun Indonesia merdeka di Tugu Kilometer Nol
Indonesia, Selasa 10 Maret 2015, sejumlah menteri pun datang ke pulau yang
berada di jalur pelayaran internasional ini.
Sejak itu, berbagai acara level nasional pun digelar di kota
kepulauan ini. Terakhir, Kementerian Koordinasi Bidang Maritim bersama BPKS,
Badan Investasi dan Promosi Aceh, serta Pemerintah Kota Sabang melaksanakan
Worshop Revitalisasi Percepatan Pengembangan Kawasan Sabang. Kegiatan yang
mengangkat tema “Kilas Balik dan Penataan Kawasan Sabang menjadi Lebih Baik”
ini, berlangsung di Aula Pemko Sabang 27- 28 Agustus 2015.
Acara ini dihadiri perwakilan Pemerintah Pusat di bawah koordinasi
Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi (BPPT), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Teknologi
Surabaya (ITS), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Syiah Kuala,
Pemerintah Aceh, BPKS serta Pemerintah Kota Sabang.
Gubernur Aceh diwakili Penasihat Ahli Gubernur Aceh Dr. Rafiq
mengharapkan pertemuan ini bisa menghasilkan langkah-langkah strategis guna
menghidupkan kembali Pelabuhan Sabang yang letaknya sangat strategis di Selat
Malaka.
Menurut Gubernur Aceh Pelabuhan Sabang pernah mencatat gairah ekonomi yang besar dan denyut nadinya hingga
Aceh daratan dan kawasan lain di Indonesia. Pelabuhan Sabang redup dan
menghilang dari peredaran pasca ditutupnya freeport di era Presiden
Soeharto tahun 1985. Nyaris pasca penutupan tersebut Pelabuhan Sabang mati suri
dan tertutup dari dunia luar.
Kini pasca keluarnya UU No.37 tahun 2000 dan UU No. 11 tahun 2006
yang diperkuat dengan PP No.83 tahun 2010. Gubernur Aceh mengharapkan BPKS
Sabang dengan kewenangan dan mandat yang
diberikan dapat kembali mengukir sejarah tersebut.
BPKS Sabang diberi kewenangan untuk melakukan koordinasi bersama
stakeholder terkait lainnya, mengeluarkan izin usaha,
izin investasi dan izin lainnya seperti perdagangan, perindustrian,
pertambangan dan energi, perhubungan, pariwisata, kelautan dan perikanan, dan
penanaman modal yang diperlukan pengusaha untuk mendirikan dan menjalankan
usaha di Kawasan Sabang.
Hanya saja, kewenangan dan mandat ini belum sepenuhnya dapat
dijalankan, akibat adanya kesalahan persepsi dan aksi para pengambil kebijakan
di Kawasan Sabang, sehingga sering terjadi kapal pengangkut barang impor yang
merapat di Pelabuhan Sabang, harus menempuh berbagai birokrasi lain, walaupun
pengusaha tersebut telah mendapat izin dan clearence dari BPKS
Sabang.
Kejadian ini menimbulkan kebingungan para pelaku usaha dan bila
terus berlanjut, maka harapan mewujudkan Kawasan Sabang sebagai lokomotif
ekonomi Aceh dan Indonesia sulit dapat diwujudkan.
Pascawokshop, Deputi Koordinasi Bidang Infrastruktur Kementerian
Koordinasi Bidang Maritim Dr. Ir. Ridwan Djamaluddin menyampaikan apresiasi dan
penghargaan setinggi-tinggi kepada seluruh peserta worshop yang dengan penuh
semangat ingin mempercepat kemajuan Kawasan Sabang sebagai etalase Indonesia di
masa akan datang.
Karena itu pihaknya dalam waktu dekat akan menempatkan personilnya
untuk membantu mempercepat pengembangan Kawasan Sabang dengan penempatan
beberapa personil Kementerian Koordinasi Bidang Maritim berkantor di Sabang
dengan target utama adalah menghasilkan Rencana Aksi Percepatan Pengembangan
Kawasan Sabang.(fzu)
Dimuat di edisi cetak - TABLOID TABANGUN ACEH - EDISI 50 | SEPTEMBER 2015
0 Comments