 | Tahun 2016, merupakan tahun keempat bagi Pemerintah Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) untuk melaksanakan visinya, yaitu Aceh yang bermartabat, sejahtera, berkeadilan, dan mandiri berlandaskan UUPA sebagai wujud MoU Helsinki. Untuk mewujudkan visi beserta lima misinya itu, Pemerintah Zikir menuangkannya dalam 10 program prioritas, yaitu; reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan; Keberlanjutan perdamaian; Dinul Islam, sosial, adat dan budaya; Ketahanan pangan dan nilai tambah; Penanggulangan kemiskinan; Pendidikan; Kesehatan; Infrastruktur yang terintegrasi; 9 Sumber daya alam berkelanjutan; Lingkungan hidup dan kebencanaan. Guna mengetahui lebih dalam, apa saja yang akan menjadi prioritas pembangunan pada tahun keempat ini, ikuti wawancara Tabangun Aceh dengan Kepala Bappeda Aceh, Drs H Zulkifli Hasan MM. Berikut ini petikannya: |
Sektor apa saja yang menjadi fokus utama program pembangunan tahun ini?
Masih tetap mengacu kepada Qanun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Aceh dan 10 program prioritas Pemerintah Zikir. Untuk tahun keempat ini, prioritasnya lebih diutamakan untuk penyelesaian beberapa proyek jalan tembus, di lintas tengah dan jalan lingkar Pulau Simeulue.
Misalnya, jalan tembus dari Babahrot (Abdya)-Terangon-Blangkejren-Pinding (Gayo Lues) – Lokop-Peureulak (Aceh Timur), serta Simpang KKA (Lhokseumawe)-Bener Meriah.
Kedua ruas jalan itu sudah tembus, saat ini sedang dalam peningkatan mutu jalannya, yaitu pelebaran dan pengaspalan, serta penataan tebing jalan, untuk mencegah terjadinya bencana tanah longsor.
Untuk ruas Jantho-Lamno, masih ada sekitar 16 kilometer dari 60 kilometer lagi yang belum tembus. Tahun ini penembusannya akan dikerjakan melalui program TNI Manunggal Masuk Desa (TMMD). Untuk melanjutkan pembangunan 14 ruas jalan tembus itu, tahun ini dialokasikan anggaran Rp 300 miliar lebih.
Selain jalan tembus, infrastruktur apalagi yang menjadi prioritas?
Banyak. Beberapa di antaranya berskala besar. Seperti pelebaran jembatan Lamnyong, yang menggunakan sumber dana APBA untuk mengatasi kemacetan setiap pagi dan sore, pada saat jam masuk sekolah dan pulang sekolah. Juga pelebaran jembatan Krueng Cut yang pembiayaannya bersumber dari APBN.
Di luar itu, masih ada beberapa proyek spektakuler lainnya yang dilakukan Pemerintah Zaini Abdullah, bersama Wali Kota Banda Aceh, yaitu pembangunan fly over (jalan layang) Simpang Surabaya, dan under pass (jalan bawah tanah) yang menghubungkan Kuta Alam-Beurawe. Fungsinya sama, yaitu untuk mengatasi kemacetan, pada jam sibuk, yakni jam masuk anak sekolah, masuk kantor dan jam pulang akan sekolah dan PNS.
Untuk pelayanan kesehatan, apa yang menjadi prioritas yang dijalankan tahun ini?
Pada bidang kesehatan, di antara program yang jadi prioritas adalah pembangunan rumah sakit regional. Tahun ini, kita mulai dari yang pembiayaannya bersumber dari APBA. Ada tiga yang akan kita mulai pembangunannya, yaitu Pidie, Kota Langsa, dan Aceh Tengah. Sedangkan tiga lagi, yaitu Bireuen, Meulaboh, dan Aceh Selatan ditambah 1 unit Rumah Sakit Kanker, yang akan dibangun di Kompleks RSUZA Kota Banda Aceh. Pelaksanaan pembangunannya menunggu turunnya pembiayaan pinjaman luar negeri dari perbankan di Jerman (Kfw).
Pemerintah pusat telah menyetujui rencana pinjaman dananya senilai Rp 1,2-Rp 1,3 triliun, dengan suku bunga pinjaman 2,3-3,3 persen per tahun. Saat ini, tinggal menunggu izin dari DPRA. Tanpa persetujuan dari DPRA, pinjaman itu tidak bisa diproses. Pinjaman dana luar negeri itu, akan dibayar melalui sumber dana APBA, bukan APBN.
Seberapa penting kehadiran RSU Regional ini bagi masyarakat? Apakah nanti tidak malah membebani APBA dalam operasionalnya?
Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pemerintah perlu menyediakan fasilitas RSU tipe A, seperti RSUZA baru yang dibangun pemerintah Jerman dan dihibahkan untuk Aceh, menggantikan RSUZA lama yang hancur akibat bencana gempa bumi dan tsunami 26 Desember 2014 lalu.
Sementara itu, wilayah Aceh cukup luas, penduduknya terus bertambah, dan untuk memberikan rasa keadilan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Aceh yang berada di daerah wilayah tengah dan barat selatan Aceh, pembangunan RSU Regional itu sangat dibutuhkan.
RSUZA tidak bisa lagi diandalkan menjadi satu-satunya RSU rujukan dari RS kabupaten/kota, jika kita ingin bersikap adil dalammemberikan pelayanan kesehatan maksimal bagi seluruh rakyat Aceh. Karenanya, perlu dibangun RSU Regional, tipe A, lima sampai enam unit lagi di Aceh.
Menunggu turunnya anggaran pinjaman dari luar negeri itu, kita mulai dulu dari dana APBA. Kita mulai untuk tiga RSU Regional, yaitu Pidie, Langsa dan Aceh Tengah. Kalau kita tidak memulainya sekarang, maka kita tidak akan pernah mewujudkan RSU Regional tersebut.
Bagaimana dengan Program JKRA, apakah masih berlanjut dan bagaimana mengatasi keluhan pelayanan yang selama ini dialami pemegang kartu JKRA pada saat berobat ke RSU kabupaten/kota dan provinsi?
Program itu tetap kita teruskan, bahkan Aceh sudah menjadi role model bagi provinsi lain, karena daerah yang memberikan jaminan asuransi kesehatan bagi seluruh rakyatnya adalah Aceh. Karena masyarakat yang tidak dapat kartu JKN, ditalangi melalui kartu JKRA. Terkait, keluhannya masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan petugas RS terhadap pemegang kartu JKRA, dicarikan solusi terbaiknya oleh dinas kesehatan bekerja sama dengan pihak BPJS dan RS di masing-masing kabupaten/kota.
Bagaimana dengan upaya peningkatan mutu pendidikan di Aceh?
Upaya untuk peningkatan mutu pendidikan itu tetap terus dilakukan. Bahkan program pemberian bantuan pendidikan bagi anak yatim piatu Rp 1,8 juta per tahun, agar mereka bisa menyelesaikan studinya sampai SMA, sampai kini terus dijalankan. Setiap tahun tidak kurang dari 110.000 anak yatim piatu korban konflik, tsunami dan putus sekolah dari jenjang sekolah SD, SMP, dan SMA/SMK, diberikan bantuan pendidikan Rp 1,8 juta per tahun.
Begitu juga terhadap yang menyelenggarakan pendidikan agama, seperti dayah dan pesantren. Pemerintah Aceh memberikan bantuan bus sekolah dan lainnya, agar penyelenggaraan pendidikan agama di pesantren dan dayah terakses dan berjalan lebih aman dan nyaman lagi, sama dengan pendidikan umum dan kejuruan.
Bagi siswa dan mahasiswa yang berprestasi yang ingin melanjutkan studinya ke S1, S2, dan S3 di dalam negeri dan luar negeri, Pemerintah Aceh juga mengalokasikan dana beasiswa, ditempatkan pada satu lembaga, yaitu LPSDM. Bagi yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri, seperti Unsyiah dan UIN juga diberikan bantuan dana pendidikan dalam rangka peningkatan mutu.
Bagaimana dengan program perluasan Masjid Raya Baiturrahman? Apakah akan dilanjutkan?
Kalau itu jangan ditanya lagi, sudah menjadi komitmennya gubernur, wagub, dan anggota DPRA untuk menyelesaikannya. Tidak hanya membangun lapangan parkir bawah tanah dan tempat wudhu, serta payung besar yang bekerja secara otomatis, seperti di Masjid Nabawi, Madinah.
Untuk Masjid Raya, Pemerintah Aceh, akan memberikan yang terbaik, karena Masjid Raya Baiturrahman itu, bukan hanya milik masyarakat Aceh dan Indonesia, tapi sudah menjadi kebanggaan masyarakat dunia. Program itu, sejalan dengan program Kota Banda Aceh menjadi Kota Madani dan Dinul Islam yang merupakan program prioritas Pemerintah Zikir.
Bagaimana dengan program untuk mengurangi penduduk miskin dan pengangguran?
Kalau program itu dilakukan secara terpadu, semua SKPA melakukannya. Kami optimis dengan adanya dana bantuan desa dari pusat senilai Rp 3,8 triliun, jumlah penduduk miskin di Aceh bakal menurun. Kalau saat ini jumlahnya 17,11 persen lagi, masih di atas rata-rata nasional yang telah mencapai 11 persen, akhir tahun nanti bisa turun menjadi 16-15 persen.
Untuk mengurangi jumlah pengangguran, kita lakukan pelatihan di berbagai gedung BLK yang ada di daerah. Berikutnya pengiriman tenaga magang ke Jepang dan berbagai negara laianya yang membutuhkan. Dengan demikian jumlah penduduk Aceh yang menganggur akan berkurang.
Program rumah dhuafa dilanjutkan?
Itu tetap dilanjutkan, tahun ini ada sekitar 1.000 unit lebih yang akan dibangun. Usulannya banyak dari aspirasi anggota DPRA. Program yang kita kerjakan itu, kita harapkan disamping akan memberikan kesejahteraan bagi rakyat, juga menjadi pintu untuk masuk ke syurga bagi orang yang melaksanakannya dengan iklhas dan lillahi taala.(Heri Hamzah)
0 Comments