“Pembangunan Aceh harus selalu bergerak dan mengacu pada pro-job, pro-growth, pro-poor dan pro-enviroment. Keempat hal tersebut harus selalu dikedepankan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh.”
-- Drs Zulkifli Hs MM --
Kepala Bappeda Aceh
 |
| Pemerintah Aceh dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bappeda Aceh, Zulkifli Hs, sedang mengikuti penilaian perencanaan yang dilakukan oleh Tim Penilai Tahap III Anugerah Pangribta Nusantara di Ruang Rapat 203 Gedung Madiun di kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta (5/4). | foto: bappeda aceh |
Pemberian APN ini merupakan ajang tahunan yang digelar oleh Menteri Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Bappenas yang bertujuan untuk mendorong setiap daerah untuk menyiapkan dokumen rencanan pembangunan secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur, dan dilaksanakan serta mewujudkan perencanan yang lebih baik dan bermutu.
Kepala Bappeda Aceh Drs Zulkifli Hs MM kepada Tabangun Aceh mengatakan, ada tiga tahapan mekanisme penilaian untuk APN. Dimulai dengan membedah dokumen RKPA tahun sebelumnya oleh Tim Penilai Teknis (TPT). Tim ini terdiri atas unsur eselon III dan fungsional perencanan Bappenas. Penilaian dilakukanan berdasarkan 5 kriteria dan 18 indikator.
Pada tahap II dilanjutkan dengan verifikasi proses penyusunan RKPA dan wawancara di provinsi nominasi. Proses ini menghadirkan semua stakeholder yang terlibat dalam proses penyusunan rancangan RKPA. Penilaian wawancara ini memiliki bobot nilai 60 persen. “Alhamdulilah Pemerintah Aceh kembali terpilih untuk masuk tahap III, penilaian tahap akhir di nasional,” ujar Zulkifli.
Tahap III merupakan tahap paling bergengsi, karena diuji oleh TPU dan TPI. Kapasitas Kepala Bappeda sangat diuji dalam memaparkan proses penyusunan dokumen RKPA. Mulai dari keterkaitan, konsistesi, kelengkapan dan kedalaman, keterukuran, inovasi kebijakan, bottom up dan top down, teknokratik, politik, inovasi proses dan program, tampilan dan materi presentasi, serta kemampuan presentasi dan penguasasan materi.
Kepala Bappeda Aceh, Zulkifli Hs memohon dukungan dari semua stakeholder dalam penyusunan semua dokumen perencanaan mulai dari legislatif, eksekutif dan masyarakat dengan harapan Aceh menjadi yang terbaik.
Zulkifli mengatakan, Pemerintahan Aceh dalam beberapa tahun sekarang ini telah mengembangkan pengawalan dokumen perencanan lima tahunan (RPJMA) dengan sistem e-rencana untuk menjaga konsistensinya. Kemudian keterkaitan dan kesesuaianan dokumen RKPA dengan RPJMA dan RPJPA menjadi lebih terjamin, dengan inovasi aplikasi e-rencana melalaui menu referensi, sasaran dan program SKPA sudah dikunci.
“Seperti Musrenbang otsus kabupaten/kota, otsus provinsi dan forum gabungan SKPA yang baru-baru ini selesai dilaksanakan sudah menggunakan pendekatan aplikasi E-Rencana,” ujar Kepala Bappeda Aceh.
Dalam Penilaian Tahap III APN 2016 di ruang Rapat 203 Gedung Madiun di kantor Bappenas, Tim Bappeda di pimpin langsung oleh Kepala Bappeda Aceh Zulkifli Hs dan didampingi oleh Kabid Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan, Marthunis Muhammad, Tenaga Ahli Bappeda Aceh, Hairul Basri, Emi Riza, serta Kasubbag Program Bappeda Aceh Ridhwan Usman.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bappeda Aceh memaparkan tentang kriteria, parameter dan indikator dalam proses penyusunan dokumen RKPA. Ia juga menjelaskan beberapa program yang sedang berjalan dan beberapa rencana jangka panjang pemerintah Aceh.
“Pembangunan Aceh harus selalu bergerak dan mengacu pada pro-job, pro-growth, pro-poor dan pro-enviroment. Keempat hal tersebut harus selalu dikedepankan untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Aceh,” papar Kepala Bappeda Aceh.
Adapun penilai dari Bappenas adalah terdiri dari Tim Penilai Utama yang dipimpin oleh Bapak Wariki, Tim Penilai Independen dipimpin oleh Dr. Wicaksono Saroso dan Prof. Dr. Tech. Ir. Danang Parikesit., M. Sc, menguji dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan kepakaran masing-masing dan proses diskusi sangat interaktif dengan dua arah.[zul]
___
0 Comments