Mulai Membangun Indonesia dari Pinggiran

MENTERI Perencanaan Pembangunanan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Jalil, sedang memberi kata sambutan pada acara Rakernas VII Asosiasi Bappeda Se Indonesia, yang didampingi oleh Wakil Gubernur NTT, Benny Litelnoni,  Kepala Bappeda Jawa Barat, Yerry dan Wakil Bupati Manggarai Barat Maria Geong. | foto: bappeda aceh

MENTERI Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil, menegaskan bahwa pemerintah juga akan memfokuskan pembangunan Indonesia yang dimulai dari daerah pinggiran, terutama kawasan di luar pulau Jawa. Alokasi pembangunan tahun ini akan lebih difokuskan pada Indonesia bagian timur, terutama kawasan Nusa Tenggara Timur.

Hal ini ditegaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil saat membuka rapat kerja nasional VII Asosiasi Bappeda Provinsi seluruh Indonesia di Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat,Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (14/3/2016).

Sofyan Djalil mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan agar para Bappeda dari seluruh Indonesia bisa saling berbagi dan mempelajari berbagai pengalaman dalam perencanaan pembangunan dari berbagai daerah di Indonesia.

“Rakernas ini menjadi ajang sharing dan diskusi soal perencanaan program pembangunan. Apa keunggulan di daerah lain bisa saling mengisi, dan diterapkan di daerah lain juga. Misalnya, ide kreatif di Provinsi Aceh bisa ditiru oleh Provinsi Bali, atau ide kreatif di Kalimantan bisa ditiru dan diterapkan di Provinsi Papua,” ujar Sofyan Djalil.

Dalam Forum Rakernas ini diharapkan para pimpinan Bappeda bisa bertukar pikiran terkait perencanaan, dalam forum ini kan para peserta bisa membagi pengalaman terkait perencanaan di daerahnya masing-masing.

Selama ini, sebut Sofyan Djalil, pemerintah pusat telah melakukan evaluasi terkait penggunaan regulasi perencanaan yang berlaku untuk semua daerah di Indonesia.

Pemberlakuan sistem perencanaan yang berlaku sama di setiap daerah tersebut kata dia, belum mampu menjawab semua permasalahan kebutuhan pembangunan di setiap daerah di Indonesia.

“Selama ini kita dorong pemberlakukan aturan satu untuk semua tapi yang terjadi sebenarnya aturan tersebut cocok untuk jawa tidak cocok NTT, cocok untuk Kalimantan belum tentu cocok untuk Papua,” ujar menteri asal Aceh ini.

Perlu adanya diservikasi sistem perencanaan yang harus dikembangkan oleh semua daerah di Indonesia berdasarkan kebutuhan daerahnya masing-masing.

Forum Rakernas Asosiasi Bappeda yang sedang di gelar di Labuan Bajo saat ini diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai wadah untuk bertukar pikiran lintas daerah terkait sistem perencanaan pembangunan ke depan.[cek zul]

HASIL KESEPAKATAN RAKERNAS ASOSIASI BAPPEDA PROVINSI SELURUH INDONESIA:

1. Program Prioritas Pembangunan Nasional Untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan pembangunan antar wilayah hendaknya Pemerintah Pusat konsisten terhadap pembangunan Indonesia yang ideal dari pinggiran berupa peningkatan infrastruktur fisik dan ekonomi guna meningkatan kesempatan kerja di daerah pinggiran/desa, mengurangi urbanisasi yang sekaligus sebagai upaya penanggulangan kemiskinan.

2. Pendanaan Dalam upaya pelaksanaan pembangunan dari pinggiran, maka terhadap daerah-daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas, Pemerintah Pusat mengintervensi pendanaan pembangunan daerah melalui DAK, dana insentif daerah lannya, Tugas Pembantuan dan Dekon, serta memfasilitasi pendanaan dari sektor swasta dan dunia usaha.

3. PenguatanKelembagaan Memperkuat kelembagaan Bappeda melalui penataan struktur organisasi Bappeda yang didukung oleh 6 bidang dan 1 sekretariat. Mendukung kebijakan Bappenas yang disampaikan oleh Deputi Bidang Pengembangan Regional untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan Bappeda Provinsi melalui peningkatan eselon Kepala Bappeda Provinsi dari eselon II/a menjadi I/b.

4. Asosiasi Bappeda Provinsi Menyusun AD ART Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia sebagai aspek legal aktifitas asosiasi. Masing-masing Liason Officer wilayah melakukan koordinasi dengan anggota tiap wilayahnya untuk merumuskan model-model perencanaan sebagai keunggulan tiap wilayahnya untuk kemudian dipresentasikan dalam acara rapat kerja nasional, sebagai media melahirkan masukan-masukan kepada Pemerintah Pusat.

5. Menetapkan Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sebagai tuan rumah Rapat Kerja Nasional VIII Asosiasi Bappeda Provinsi Seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017.